10 Capim KPK: Irjen Firli Lolos, Irjen Antam Tersingkir

POJOKJATIM.NET, Jakarta – Meski mendapat kritik keras dari kalangan aktivis antikorupsi dan internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK tetap menyerahkan 10 nama capim KPK kepada Presiden Jokowi. Dari 10 nama itu, yang menarik capim KPK dari unsur Polri. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Firli Bahuri dinyatakan lolos, sedang Irjen Pol Antam Novambar tersingkir.

Antam diketahui lulusan Akpol 1985 yang berpengalaman dalam bidang reserse. Ia pernah menjabat Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Sedang Firli jebolan Akpol 1990 pernah menjabat ajudan Wapres Boediono dan Deputi Penindakan KPK.

“Sepuluh nama itu sudah ada. Satu, Alexander Marwata, Firli Bahuri, I Nyoman Wara, Lili Pintauri Siregar, Namawi Pangolango, Luthfi Jayadi, Johanes Tanak, Roby Arya, Nurul Ghufron, Sigit Danang Joyo,” kata Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih, Senin (2/9/2019).

“Komposisi profesi satu orang KPK, satu orang polisi, satu jaksa, satu auditor, satu advokat, dua dosen, satu hakim, dua PNS,” lanjut ahli hukum pidana pencucian uang ini.

Irjen Firli adalah salah satu capim KPK yang belakangan mendapat sorotan luas. Dia disebut-sebut diduga melakukan pelanggaran etik ketika masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.  Dugaan pelanggaran etik itu terkait pertemuan dirinya dengan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, ketika KPK sedang menyelidiki dugaan kasus dugaan divestasi saham PT Newmont yang menyeret TGB.

Irjen Firli sendiri telah mengklarifikasi dugaan itu. Dia menyatakan pertemuan dengan TGB tidak direncanakan dan sudah dia laporkan kepada KPK.

Pada kesempatan lain, Firli optimistis mampu memimpin KPK karena sudah memiliki pengalaman menangani perkara korupsi di lembaga antirasuah itu. Jika terpilih, ia bertekad membawa perubahan KPK lebih baik melalui terobosan solutif dalam pencegahan dan pemberatasan korupsi di negeri ini.

​”Tindak pidana korupsi tidak dapat berhenti, bahkan justru semakin meningkat karena perilaku masyarakat yang terkontaminasi akibat cara berpikir yang sejak dini sudah menjadikan korupsi bukanlah perbuatan yang jahat,” ujar Firli dalam keterangannya, Jakarta, Senin (2/9/2019).

​Solusi yang diberikan agar KPK lebih baik adalah by need corruption (perbaikan kesejahteraan), by greed corruption (pemberian sanksi/hukum yang tegas serta mampu memberi efek jera kepada pelakunya), by system corruption (sistem tidak berjalan dengan semestinya), persiapan generasi yang berkarakter, serta memunculkan KPK Perwakilan di seluruh provinsi dengan fokus menjamin terlaksananya good governance and clean government.

“Implementasi good governance dan clean government dilakukan dengan perencanaan dan kontrol yang ketat, sehingga harapan masyarakat untuk berjalannya pemerintahan yang baik dapat dijamin,” pungkas dia. (fiz)

Berbagi Info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *