Connect with us

Komendan

Aturan “Non Pribumi’ Di Bangkingan Viral, Ketua DPRD Kota Surabaya Ingatkan Lurah

Published

on

POJOKJATIM.NET, SURABAYA – Peraturan warga yang menyebut ‘nonpribumi’ dan pungutan RW 03 Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya menuai beragam reaksi.

Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono yang biasa disapa Awi ini meminta seluruh lurah di Kota Surabaya untuk menyadari kewenangannya dalam pengawasan pungutan di tingkat RT dan RW.

Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono

Menurut dia bahwa Surabaya telah mempunyai Perda 4/2017 tentang pedoman pembentukan RT, RW dan LPMK.

Pada pasal 30 ayat 2 telah diatur, pelaksanaan pungutan bagi masyarakat oleh RT dan RW dinyatakan berlaku, setelah terlebih dahulu mendapatkan evaluasi dari Lurah.

Munculnya peraturan pungutan yang mencantumkan kata ‘nonpribumi’, di RW 03 Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, kata Awi, semestinya tidak perlu terjadi.

“Jika Lurah Bangkingan menyadari secara menyeluruh Perda 4/2017. Dan, Lurah menggunakan kewenangannya untuk melakukan pengawasan atas pungutan bagi masyarakat oleh RT dan RW, sebelum peraturan diberlakukan,” kata Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, Selasa (21/1/2020) malam.

Sekali lagi, politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan kepada seluruh lurah untuk menyadari kewenangannya dalam pengawasan pungutan di RT atau RW di wilayahnya.

“Sehingga tidak terjadi keterlanjuran seperti Peraturan RW 03 Kelurahan Bangkingan,” jelasnya.

Mantan jurnalis ini sepakat semua pihak menjaga Kota Surabaya yang toleran, tidak diskriminatif serta tidak rasis. (jn)

Berbagi Info
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *