Connect with us

Headline

Maafkan Ibu-ibu yang Menghina tapi Tak Cabut Laporan, Wali Kota Risma Jadi Pembicaraan

Published

on

POJOKJATIM.NET- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini buka suara atas kasus pencemaran nama baik dan penghinaan yang dilakukan Zikria Dzatil di media sosial. Di hadapan wartawan dan Kapolrestabes Kombes Pol Sandi Nugraha, Risma mengaku sudah memaafkan ibu rumah tangga asal Bogor itu. Namun, walikota dua periode ini tidak serta merta mencabut laporan ke polisi yang dibuatnya. “Sebagai sesama manusia, saya maafkan yang bersangkutan. Urusan hukum saya serahkan ke Pak Kapolrestabes,” kata Risma di Rumah Dinas Wali Kota Jl Jalan Sedap Malam, Surabaya, Rabu (5/2). Ini yang kemudian menjadi polemik.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini bicara soal netizen yang menghinanya.

Advokat senior Surabaya yang juga dosen hukum di Universitas Surabaya (Ubaya), Sudiman Sidabukke mengatakan, siapapun pengadu atau pelapornya, bukanlah masalah prinsip. Yang paling utama adalah aspek keadilan yang harus dikedepankan. Menurutnya, jika merujuk pada Pasal 310 dan 311 KUHAP tentang penistaan kehormatan dan fitnah, maka deliknya adalah delik aduan. Artinya, pribadi yang merasa kehormatannya direndahkan maupun difitnah, harus mengadu sendiri. “Tapi kasus (Risma) ini kan pakai UU ITE, itu kejahatan (pidana murni). Jadi, siapapun bisa melapor,” ujar Sudiman, Kamis (06/2/2020).

Menurut Sudiman, Risma tidak perlu berkelit mengenai siapa yang mengadu atau melapor. Yang lebih penting adalah, tersangka sudah meminta maaf dan Risma memaafkan. Akan lebih baik bagi Risma juga mencabut laporan. “Bu Risma itu siapa? Wali kota. Tersangka itu siapa? Ibu rumah tangga biasa. Setelah memaafkan, kenapa tidak sekalian saat itu juga mencabut laporan?” tanya Sudiman.

Soalnya, jika dibandingkan dengan penanganan pencemaran terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Ade Armando, penanganannya tidak segaduh seperti di Surabaya. “Tidak ditahankan pelakunya (Ade Armando)? Tapi di Surabaya langsung ditahan. Begini ini yang buat jadi gaduh,” sebut Sudiman. Karena itu, Sudiman berharap Risma memiliki jiwa besar dengan mencabut laporan yang belakangan dia akui sendiri sebagai pelapor. “Sebelum berkas masuk ke kejaksaan, kasus ini masih ada kesempatan untuk dihentikan,” ucap Sudiman.

Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur, Abdul Malik, SH, MH juga menyoroti kasus ini. Malik yang juga politikus Partai Gerindra ini berharap Wali Kota Risma mencontoh kearifan beberapa politisi senior dalam menyikapi haters. Seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disamakan Joker, Lalu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dikatakan kebo.

“Kita ingat kan dulu SBY dikatain kebo. Ada kebo dibawa demo dengan ditulisi SBY. Apa yang dilakukan SBY? Kan gak seperti ini?,” ujarnya.

Jika tidak mencabut laporannya, Risma sendiri yang sebenarnya akan kena dampaknya. Misalnya ketika kasus ini terus bergulir ke pengadilan. Risma sebagai pelapor pasti harus dihadirkan ke pengadilan. “Apa gak eman waktunya? Apa gak dibuat kerja saja menyelesaikan persoalan-persoalan Surabaya?,” cetus Malik.

Sementara iu, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Sandi Nugroho menjelaskan, semua tahapan proses hukum akan dikaji lebih dalam oleh penyidik. “Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Makanya apa yang ditulis di media sosial harus bisa dipertanggungjawabkan,” jelas dia. (jp/str1)

Berbagi Info