Connect with us

Pemerintahan

Melanggar Perijinan, 15 Toko Swalayan di Trenggalek Ditutup

Published

on

Petugas Satpol PP memasang tanda penutupan toko swalayan di Trenggalek

POJOKJATIM.NET- Mengawali tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan penertiban terhadap 15 toko swalayan berjejaring di beberapa titik lokasi. Penertiban dilakukan terhadap 12 toko swalayan karena ijinnya sudah berakhir dan tidak ada perpanjangan. Sedang 2 swalayan lainnya  belum mengantongi ijin dan 1 swalayan melanggar sempadan jalan. 


Penertiban tersebut dilakukan, Jum’at (3/1/20), melibatkan semua stakeholder terkait, terdiri dari Satpol PP sebagai penegak perda; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP); Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Bagian Perekonomian, Bagian Hukum dan beberapa stakeholder terkait lainnya.

Perda nomor 29 tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, khususnya pasal 5 ayat 3, menyebutkan Pusat Perbelanjaan dan toko Swalayan Berjaringan hanya Dapat Didirikan oleh Koperasi.

Sedangkan merujuk pada Bab V perda ini mengenai Perizinan, pada Pasal 16, Ayat 1 disebutkan, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki izin usaha perdagangan dari Bupati. Sehingga bila ijinnya habis dan mengajukan ijin usaha baru atau bagi ijin usaha baru yang ingin beroperasi  bila  bekerjasama dengan Koperasi. Hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat 3 perda diatas.

Menurut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Trenggalek, Agung Sudjatmiko, peletakan koperasi sebagai landasan berdirinya toko swalayan berjejaring merupakan suatu bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menekankan upaya kerjasama potensi daerah utamanya koperasi dalam bidang perdagangan. “Ini sebuah program yang cukup bagus yang dilahirkan oleh Bapak Bupati Mochamad Nur Arifin,” ujarnya kepada awak media 


” Ke depan keberadaan swalayan atau toko modern berjaringan keberadaannya wajib berbentuk koperasi, sehingga masyarakat bisa menjadi anggota serta mendapatkan kebermanfaatan dari keberadaan toko swalayan berjejaring tersebut, karena akan ada sharing keuntungan kepada para anggota melalui sisa hasil usaha,” lanjut Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Lebih lanjut Agung menyampaikan, aksi penegakan perda saat ini merupakan tindak lanjut dari rapat-rapat yang telah dilakukan sebelumnya. “Kalau kita lihat dilapangan banyak toko modern berjejaring yang sudah habis masa berlaku ijinnya,” jelasnya.

Penegakan perda ini sekaligus sebagai salah satu bentuk upaya mewujudkan cita-cita MEROKET, maju ekonomi rakyatnya. Ekonomi rakyat  menjadi fokus utama pemerintah.
“Bagi toko swalayan yang kita tertibkan, mereka bisa mengajukan ijin lagi, asalkan sesuai dengan perda, atau berdiri diatas koperasi,” terang Agung.

Menurutnya, potensi daerah bisa maju bersama-sama dengan para investor di bidang perdagangan utamanya toko modern. Sedang perkembangan toko swalayan berjejaring ini berdampak pada koperasi dan masyarakat. “Dengan demikian ekonomi kita dapat berkembang. Harapan kita dengan bekerjasama dengan koperasi, produk-produk UKM kita masuk dan dipasarkan di toko modern ini sehingga perekonomian dapat maju berkembang dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan.
Kita beri waktu maksimal 1 bulan untuk mereka berproses, beralih kepada koperasi. Namun bagi mereka yang bisa menunjukkan bawasannya sudah berproses tidak kita tutup,” tegas Asisten Sekda ini. (gn)

Berbagi Info
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *