Connect with us

Headline

“Penerus Risma” Mulai Diserang hingga Bawaslu Turun Tangan

Published

on

POJOKJATIM.NET- Sejak Kepala Bapeko Kota Surabaya Eri Cahyadi dikabarkan bakal mendapat rekom sebagai calon wali kota (Cawali) Surabaya 2020 dari PDIP, pejabat yang dinarasikan sebagai penerus Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ini, mulai mendapat serangan politik. Apalagi dukungan ke Eri terus mengalir. Ini yang membuat politisi PKB geram dan menyoal flyer dan banner bergambar Eri Cahyadi. Kini, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) kota Surabaya juga memanggil Eri Cahyadi untuk dimintai keterangan.

Flyer bergambar Eri Cahyadi dan Wali Kota Tri Rismaharini disoal politisi PKB, Mahfudz

Surat Bawaslu nomer 39/K.JI-38PM.06.02/I/2020 ini memanggil Eri Cahyadi sehubungan pengawasan ASN dalam pengawasan pencalonan wali kota Surabaga dan wakil Wali Kota Surabaya 2020.  Ini terkait temuan ada baner dalam deklarasi Calon Wakil Kota Surabaya 2020 dan Calon Wakil Wali kota Surabaya 2020. 

Dalam surat tersebut tertera bahwa Eri yang disebut-sebut akan mencalonkan wali kota Surabaya itu akan dimintai keterangan pada Senin (17/2/) mendatang di Kantor Sekretariat Bawaslu Surabaya, Jalan Arief Rachman Hakim.

Saat di konfirmasi melalui pesan singkat Whatsapp Ketua Bawaslu Kota Surabaya M Agil Akbar membenarkan pemanggilan Eri Cahyadi akan dimintai keterangan pada pekan depan. “Ya benar mas,” ujar Agil, Kamis (13/2/2020). 

Menurut Agil, pemanggilan mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) Kota Surabaya ini ada temuan dalan kegiatan warga dan ada deklarasi yang ditemukan ada foto Ery Cahyadi. “Ada warga yang membuat acara, ada banner beliau. Apa (Eri Cahyadi) ada di acara atau tidak. Maka perlu dimintai keterangan,” ungkap Agil. 

Warga pendukung Eri Cahyadi

Pemanggilan Eri Cahyadi, menurut Agil, permohonan keterangan itu bagian dari pengawasan Bawaslu sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. “Kami menyesuaikan dgn PP 42/2004,” katanya. 

Mengingat Eri Cahyadi belum resmi mencalonkan diri maju calon wali kota Surabaya ke KPU. Namun menurut Agil permohonan keterangan itu bagian pengawasan bawaslu.  “Permohonan keterangan itu bagian dari pengawasan bawaslu,” tambah Agil. 

Sebelumnya, Mahfudz, anggota DPRD Surabaya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoal beredarnya flyer Eri Cahyadi yang diduga terkait Pilwali 2020 sebagai tindakan yang tidak etis karena Eri masih menyandang status aparatur sipil negara (ASN).

Mahfudz mengaku pihaknya menemukan selebaran di kawasan Gubeng Surabaya yang menjadi salah satu dapilnya. Menurutnya, selebaran itu banyak diterima oleh puluhan masyarakat. Dia juga menunjukkan satu lembar selebaran bewarna merah dengan berisi foto Eri Cahyadi berdiri di samping Wali Kota Tri Rismaharini. Selebaran itu berisikan profil Eri selama menjalani karir sebagai seorang ASN. Di belakang flyer bolak-balik itu juga berisi program-program kerja yang dikerjakan Eri selama jabatannya di Pemerintahan Kota Surabaya. (str1)

Berbagi Info