Terkait Proyek Pokir, Rekanan Trenggalek Laporkan Ketua DPRD ke Ombusman

Ketua Asosiasi Gapensinas Trenggalek, Redy Tri Wiyono

Trenggalek – Dugaan Anggota dan Unsur Pimpinan DPRD Kuasai Ratusan Paket Proyek Pokir, Beberapa Rekanan Setempat Akan Lapor Ombusman dan KPK.

Konsursium Rekanan Trenggalek akan melaporkan jajaran unsur pimpinan DRPD, Samsul Anam (ketua), Gus Wanto (Wakil ketua I), Lamuji (wakil ketua II) dan Agus Cahyono (wakil ketua III) kepada Ombusman Republik Indonesia di Jakarta.

Laporan terkait dugaan dikuasainya ratusan paket proyek Pokir oleh yang dibagi dari setiap anggota hingga unsur pimpinan DPRD, “ Kita bersama teman rekanan yang ikut, selain akan mengadukan masalah ini ke Ombusman juga sekalian ke Kejaksaan Agung dan KPK, “ Ungkap Ir. Redy Try Wiyono selaku koordinator dan penggagas rencana pengaduan ke Ombusman.

Redy Try Wiyono mengatakan, pihaknya menduga ada praktek “ Bagi-bagi” proyek pokok pikiran (Pokir), yang tersebar di hampir semua dinas teknis (OPD) dengan nilai pagu mencapai puluhan milliar rupiah. Proyek tersebut dibagikan dari semua anggota serta unsur pimpinan dewan berupa proyek Pengadaan Langsung (PL).” Kata Redy Triwiyono, Rabu (26/6).

Dalam rencananya beberapa rekanan ini akan melaporkan tiga masalah sekaligus kepada Ombusman Repulik Indonesia Pusat di Jakarta, pelaporan pertama terkait Unit Layanan Pengadaan (ULP) dimana selama ini fungsi dari lembaga pengadaan barang jasa seringkali melakukan kong kalikong dengan penyedia barang jasa.

Pelaporan yang kedua adanya praktek jual beli proyek oleh para broker (mafia) proyek yang dilakukan dengan oknum pejabat di dalam, sehingga hanya para broker yang bisa menguasai proyek pemerintah yang nilainya diatas puluhan milliar. Sedangkan pelaporan yang ketiga terkait bagi-bagi proyek dari hasil Reses atau yang populer dinamakan proyek Pokok Pikiran (Pokir).

Upaya pelaporan ini diharap akan ada tindakan dari Penegak Hukum, sesuai dari kewenangan kedua lembaga masing – masing. Sehingga tidak ada lagi proyek yang di atur – atur dan setiap proyek pemerintah bisa dilakukan secara fair dan terbuka. Hal tersebut susai dengan pasal 22 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Hasil pantauan Pojok Kiri dilapangan, informasi terkait proyek pikir ini memang sudah bukan rahasia umum. Ada yang mengatakan beberapa oknum DPRD yang menjadikan proyek pokir untuk mengeruk keuntungan guna memperkaya diri sendiri, baik dengan dikerjakan oleh orang terdekatnya atau menentukan rekanan untuk mengerjakannya untuk mendapatkan fee dari proyek pokir tersebut.

Sementara menurut Aktivis dan Lembaga Pengiat Anti Korupsi GNPK RI Trenggalek, Nur Rochmad S.H., proyek usulan dari masyarakat yang dinamakan Pokir seharusnya dipahami sebagai penjaringan aspirasi oleh anggota dewan saat melakukan reses.”Tetapi sayang pada kenyataannya, hasil usulan dari masyarakat dalam wujud permintaan proyek Pokir dijadikan sebagai “proyek”bagi oknum untuk memperkaya pribadinya.

Namun anehnya meski adanya dugaan bagi-bagi jatah proyek Pokir ini marak dan viral diberitakan oleh banyak media setempat, kemungkinan adanya praktek gratifikasi, kolusi, korupsi dan nepotisme yang terjadi sampai saat ini sama sekali tidak tersentuh dari Aparat Penegak Hukum (APH) setempat.

Terkait rencana akan dilaporkannya unsur pimpinan dan ketua DPRD Trenggalek ke Ombusman dan KPK oleh sebagian rekanan setempat, sampai berita ini dirilis belum ada komentar dari lembaga DPRD setempat dikarenakan sang ketua DPRD Trenggalek, H. Samsul Anam S.H. M.M. M.Si tidak berada ditempat saat akan diminta keterangannya. (wd/ss)

Berbagi Info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *